NARASIKALBAR.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 (13,25 Triliun) dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
Uang ini diserahkan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan yang diterima langsung oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Presiden Prabowo mengapresiasi kepada seluruh jajaran Kejagung atas kerja keras dan komitmennya dalam memberantas korupsi, manipulasi maupun penyelewengan di Indonesia.
Prabowo menyebut, penyerahan uang pengganti hasil tindak korupsi ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya mengungkapkan, terkait hasil penegakan hukum serta pemulihan kerugian negara pada perkara korupsi di sektor ekspor CPO.
Dalam kasus ini kata Burhanuddin, melibatkan sejumlah korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun. Kepada korporasi tersebut, Kejaksaan sudah melakukan satu penuntutan
“Total kerugian perekonomian negara itu Rp17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar Rp 13,255 triliun)” ungkap Jaksa Agung.
Tidak banyak itu, Jaksa Agung juga menyebut masih terdapat selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan dibayarkan lewat mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan.
Burhanuddin menegaskan, langkah Kejagung dalam memulihkan kerugian negara merupakan bagian dari upaya dalam menegakkan keadilan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Beberapa pejabat tinggi yang juga hadir dalam penyerahan uang hasil sitaan kejagung itu diantaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kemudian, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
(BPMI Setpres)
