NARASIKALBAR.COM, PONTIANAK – Memperingati momentum hari buruh internasional atau May Day, puluhan buruh menggelar aksi di Pontianak pada Jumat, 1 Mei 2026. Mulanya aksi bertitik kumpul di bundaran Digulis Pontianak menyampaikan orasinya kemudian mereka menuju Kantor Gubernur Kalbar untuk menyampaikan aspirasi yang telah mereka siapkan terkait hak-hak buruh, mulai dari sistem kerja, gaji, perlindungan hingga menyoroti kondisi ekonomi yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM yang dinilai berbanding terbalik dengan kondisi pendapatan masyarakat.
Koordinator SPARKA sekaligus bagian dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Raden Deden Fajaruloh menyatakan, kondisi saat ini terjadi ketimpangan yang nyata antara biaya hidup dengan pendapatan di sektor agraria maupun perburuhan.
“Penghidupan rakyat semakin merosot di tengah situasi upah dan pendapatan yang tidak mengalami kenaikan. Kami ingin menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi, kepada Gubernur Kalimantan Barat, bahwa persoalan rakyat hari ini harus segera diselesaikan,” tegas Deden saat ditemui di sela aksi.
Soroti Kriminalisasi dan Konflik Agraria
Dalam tuntutannya, massa aksi juga menyoroti konflik agraria yang terjadi di beberapa titik di Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Ketapang. Deden mendesak Gubernur untuk mengambil langkah konkret melalui Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelesaian konflik agraria.
“Terdapat kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada. Kami mendorong agar Satgas yang melibatkan Gubernur ini dipercepat kinerjanya untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Raden Deden Fajaruloh.
Selain itu, aliansi juga mendorong Pemprov Kalbar untuk menginisiasi Peraturan Daerah (PERDA) mengenai perlindungan masyarakat dan pekerja perkebunan kelapa sawit. Upaya ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk mendorong lahirnya Undang-Undang perlindungan pekerja sawit di Indonesia.
Namun demikian, peserta aksi menyampaikan kekecewaannya. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh massa aksi yang berasal dari berbagai daerah. Pasalnya, meski surat audiensi telah dilayangkan sejak satu minggu yang lalu, Gubernur Kalimantan Barat tidak menemui mereka saat aksi berlangsung.
“Sangat mengecewakan. Masyarakat datang dari berbagai daerah, tapi dengan berbagai alasan, beliau tidak bisa menemui kami. Padahal persiapan kami sudah matang,” tambah Deden.
Dugaan Penghadangan Massa dari Bengkayang
Tak hanya masalah audiensi, Deden juga mengungkap adanya upaya penjagalan massa aksi. Sejumlah buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) asal Bengkayang dilaporkan terhambat untuk menuju Pontianak akibat adanya intervensi di internal serikat dan upaya penghalangan mobilitas.
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi menjadi pola nasional di mana pemerintah cenderung mencoba mengisolasi gerakan buruh.
“Ada berbagai upaya untuk mencegah buruh memobilisasi massa di pusat pemerintahan. Di Jakarta pun sama, ada upaya mengarahkan gerakan buruh menjadi sekadar festival, bukan lagi kampanye perjuangan hak,” pungkasnya.
