NARASIKALBAR.COM — Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAIN Pontianak berkolaborasi dengan PMII UNU Kalbar, UNOSO, UNTAN, dan STITDAR menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dilema Pendidikan Mahal dan Kesejahteraan Buruh” di Markas Kopi Tiam, Jalan Sepakat II, kawasan Untan, Kota Pontianak, Minggu (10/5/2026) 19.00 WIB.
Kegiatan yang dihadiri kader PMII dari lima kampus tersebut cukup membuat forum diskusi lebih hidup, alasan mengambil tema tersebut sebagai bagian dari refleksi momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati pada bulan Mei.
Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Fadhly Akbar selaku narasumber menyampaikan bahwa isu pendidikan saat ini membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pengurangan anggaran di sektor pendidikan.
“Saya senang sekali jika diundang oleh para sahabat-sahabat apalagi kalau tentang FGD. Terkait tema kali ini memang butuh perhatian serius terutama di sektor pendidikan yang kini dananya dipangkas sekitar 20 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisariat PMII IAIN Pontianak, Fahrurrozi, mengatakan diskusi tersebut lahir dari keresahan bersama terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini, khususnya persoalan pendidikan dan kesejahteraan buruh.
Ia menyebut momentum May Day dan Hardiknas menjadi pengingat bahwa pendidikan yang layak dan kesejahteraan buruh merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.
“Adanya diskusi kali ini tentu timbul dari perayaan May Day dan Hardiknas sebagai refleksi bersama terhadap kondisi sosial masyarakat. Kedua momentum tersebut menjadi pengingat penting bahwa pendidikan yang layak dan kesejahteraan buruh merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Menurutnya, melalui FGD tersebut peserta diajak memahami berbagai persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan yang berkembang saat ini, termasuk munculnya pandangan di tengah masyarakat bahwa sektor pendidikan mulai diposisikan hanya sebagai program pendukung.
Ia juga menyoroti perhatian pemerintah yang dinilai lebih banyak difokuskan pada program strategis lain, seperti program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Kondisi itu, kata dia, memunculkan kekhawatiran mengenai pengalihan prioritas anggaran pendidikan yang dinilai dapat berdampak terhadap akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
adapun hasil dan pernyataan sikap dari FGD tersebut ialah;
- Mendorong kenaikan upah dan penurunan harga barang
- Mendorong Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan
- Penyediaan upah layak dan rumah terjangkau untuk buruh
- Mengawal penuh Revisi Undang-undang Pendidikan Nasional 2026, Kesejahteraan Pendidik & alokasi dana pendidikan tepat sasaran.
