NARASIKALABAR.COM, Pontianak, 2 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pendidikan dan penguatan hak asasi manusia (HAM) memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Kalimantan Barat yang dikenal memiliki keragaman etnis, budaya, dan latar belakang sosial.
Hal tersebut disampaikan Yusril saat wawancara dan dialog bersama Binardi Rizi, Pelaksana Wilayah Kerja Kementerian HAM Kalimantan Barat, di Pontianak pada 2 Mei 2026.
Menurut Yusril, pendidikan HAM harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kalimantan Barat yang hidup dalam kemajemukan. Ia menilai keberagaman yang terdiri dari kelompok besar masyarakat Melayu, Dayak, dan keturunan Tionghoa merupakan kekayaan sosial yang perlu dijaga melalui sikap saling menghormati dan saling memahami hak masing-masing.
“Kita menyadari bahwa pendidikan HAM itu sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Kalimantan Barat yang sangat multi etnik. Ada tiga kelompok besar masyarakat di Kalimantan Barat seperti Melayu, Dayak dan keturunan Tionghoa. Kalau kita tidak pandai menghormati hak-hak dari komunitas yang berbeda ini bisa saja terjadi ketegangan dan juga terjadi konflik sosial antara sesamanya,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, pendidikan HAM berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai batas-batas kebebasan individu. Melalui pemahaman tersebut, setiap orang diharapkan mampu mengetahui hak orang lain sekaligus memahami sampai di mana tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi pihak lain.
“Pendidikan HAM menjadi sangat penting karena setiap orang akan menyadari hak-hak orang lain serta sampai di batas mana dia dapat bertindak, jangan sampai menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pihak yang lain,” lanjutnya.
Tidak hanya bagi masyarakat umum, Yusril juga menekankan pentingnya penguatan pemahaman HAM bagi aparat pemerintah. Menurutnya, aparatur negara sebagai pilar pemerintahan harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip HAM agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terjadi tindakan yang melanggar hak asasi warga negara.
Ia mengingatkan bahwa perlindungan HAM telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan aparatur negara harus selalu berpijak pada penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip keadilan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan pendidikan HAM di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi bagian dari pembangunan kesadaran hukum, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan pemahaman HAM yang kuat, masyarakat diharapkan dapat membangun kehidupan bersama yang damai, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan.
