NARASIKALBAR.COM — Aliansi Cipayung Kota Pontianak menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Senin (4/5/2026) sore. Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), sekaligus menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi ketenagakerjaan dan pendidikan di Kalimantan Barat.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi Cipayung. Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah di sektor buruh dan pendidikan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, terutama terkait upah, jaminan kerja, serta pemerataan akses pendidikan.
Salah satu massa aksi, Fahrurrozi, menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk refleksi atas persoalan struktural yang masih dihadapi masyarakat. Ia menyoroti praktik upah murah, minimnya jaminan keselamatan kerja, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Aksi ini merupakan refleksi atas berbagai persoalan struktural yang hingga kini masih membelit kaum buruh dan sektor pendidikan. Praktik upah murah, minimnya jaminan keselamatan kerja, serta fasilitas pendidikan di daerah 3T masih belum terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap pekerja dan sektor pendidikan masih belum merata,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Kota Pontianak, Baidowi, mengungkapkan bahwa aksi tersebut juga menghasilkan sejumlah respons dari pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan. Ia menyebutkan bahwa terdapat usulan revitalisasi ratusan sekolah di Kalimantan Barat.
“Kami dari PMII bersama kawan-kawan Cipayung telah melakukan aksi. Salah satu hasilnya, ada beberapa sekolah yang diajukan lengkap dengan nama dan lokasi. Kemudian ada janji dari dinas kependidikan, salah satunya adalah revitalisasi sekolah dengan jumlah 360 sekolah yang tersebar di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal komitmen pemerintah yang disampaikan dalam audiensi bersama Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
“Kami PMII menyatakan akan terus mengawal hal-hal tersebut, terutama terkait hasil audiensi dan diskusi dengan sekda, kepala Disnaker, dan kepala dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Barat,” tegas Baidowi.
Dalam aksi tersebut, aliansi Cipayung Kota Pontianak menyampaikan 12 tuntutan utama, yakni:
- Menolak praktik upah murah yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak.
- Tolak praktik union busting.
- Menuntut penghapusan outsourcing pada pekerjaan inti.
- Menuntut pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar Hak Asasi Manusia.
- Mendesak perusahaan untuk meningkatkan standar keselamatan kerja serta memberikan jaminan sosial yang komprehensif bagi buruh.
- Menuntut pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Perlindungan Buruh yang melibatkan elemen buruh di Kalimantan Barat.
- Menuntut pemerintah untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
- Menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang mendorong kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah.
- Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Menuntut pemerintah untuk melakukan pemerataan tenaga pengajar, khususnya ke daerah terpencil.
- Menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG serta menolak implementasinya di
lingkungan kampus.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat, serta ditutup dengan penyampaian aspirasi dan audiensi bersama perwakilan pemerintah daerah.
