NARASIKALBAR.COM, PONTIANAK – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Barat telah sukses menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 di aula Kantor Disporapar Kalbar, Selasa, 13 Oktober 2026. Momentum berharga ini dimanfaatkan untuk merefleksikan perjalanan panjang organisasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan disabilitas di Kalimantan Barat.
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas salah satunya kepada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Barat.
“Pertama-tama saya bersama keluarga besar Disporapar Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ke depan terus berkembang dan jaya dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya para anggotanya,” ujar Sugeng usai menghadiri peringatan HUT ke-29 HWDI di kantor Disporapar Kalbar, Rabu, 14 Oktober 2026.
Sugeng menegaskan, pihaknya siap membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, baik di sektor ekonomi kreatif maupun sektor-sektor produktif lainnya. Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusi dan peningkatan kesejahteraan keluarga, Disporapar Kalbar bahkan menyiapkan fasilitas khusus bagi para anggota HWDI untuk ambil bagian dalam berbagai ajang besar, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.
“Nanti apabila ada event kepemudaan, olahraga, dan pariwisata yang menyediakan tenant, kami akan menyiapkan tempat bagi kawan-kawan HWDI untuk dapat berpartisipasi pada pameran dimaksud. Sehingga produk kawan-kawan ini bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas di Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Menurut Sugeng, pelibatan kelompok perempuan disabilitas dalam setiap kegiatan strategis pemerintah merupakan langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif sekaligus mendongkrak kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Kita dalam rangka mendukung untuk inklusi dan juga untuk kesejahteraan tentunya. Pemberdayaan perempuan disabilitas ini tujuannya jelas untuk meningkatkan kesejahteraan. Selaku pemerintah, tentu kami sangat mendukung hal-hal positif seperti ini dalam peningkatan ekonomi di lingkungan keluarga,” pungkasnya.
Ketua HWDI Kalbar, Linda Fardini, menyampaikan dalam rangkaian acara tahun ini, peserta diajak menyaksikan tayangan kilas balik perjalanan HWDI Kalbar. Video tersebut mendokumentasikan dinamika serta perjuangan organisasi dari masa ke masa.
“Kami menampilkan kilas balik video perjuangan saya selama menjadi ketua. Mulai dari proses pengajuan Surat Keputusan (SK) sejak tahun 2023, hingga akhirnya resmi disahkan pada tahun 2025 dan terus berjalan di tahun 2026 ini,” ujar Linda.
Selain refleksi perjalanan organisasi, Linda menyoroti peluang kolaborasi dan pemberdayaan ekonomi bagi anggotanya. Salah satu dorongan besar datang dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) yang memberikan penawaran keterlibatan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Peluang ini disambut hangat oleh HWDI Kalbar sebagai wadah nyata untuk memberdayakan perempuan disabilitas agar lebih mandiri secara ekonomi dan mampu bersaing secara sehat, karena selama ini HWDI Kalbar juga telah mendapat pendampingan bidang ekonomi kreatif dari Pemprov Kalbar.
“Fokus utama kami adalah memberdayakan perempuan disabilitas di Kalimantan Barat. Terkait penawaran untuk ikut serta di Porprov, sebisa mungkin saya akan mengerahkan teman-teman pelaku UMKM disabilitas untuk mempersiapkan produk-produk andalan mereka,” ungkapnya.
Guna memastikan produk anggota HWDI mampu memikat para pengunjung dan bersaing di pasaran, aspek kualitas hingga pengemasan (packaging) menjadi perhatian utama.
“Kami ingin produk-produk disabilitas ini bisa bersaing dengan produk luar. Oleh karena itu, kualitas dan kerapian kemasannya akan sangat kita perhatikan,” pungkas Linda.
Melalui momentum HUT ke-29 ini, HWDI Kalbar berharap dapat terus menjadi wadah inkusif yang tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan disabilitas, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi anggotanya di tingkat daerah.
