NARASIKALBAR.COM, PONTIANAK, – Gugatan perwakilan kelompok (class action) terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mendapat titik terang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan para penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melanjutkan perkara tersebut.
Penetapan itu membuka jalan bagi Tim Hukum Nafas Kalbar untuk meneruskan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para pihak tergugat. Perkara ini diajukan sebagai upaya memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
Dalam persidangan Selasa (11/11/2026), majelis hakim membacakan penetapan dalam perkara Nomor 292/Pdt. Gugatan yang diajukan 14 advokat dari Tim Hukum Nafas Kalbar tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan hukum acara sebagai gugatan perwakilan kelompok.
Anggota Tim Hukum Nafas Kalbar, Alfonsius Girsang, menyambut baik penetapan tersebut. Ia menilai keputusan majelis hakim menjadi langkah penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum.
“Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah mengeluarkan penetapan hari ini. Penetapan tersebut mengabulkan bahwa prinsipal kami mempunyai hak untuk mengajukan gugatan class action dan materi gugatan sebagai gugatan perwakilan kelompok juga memenuhi persyaratan hukum acara,” ujar Alfonsius.
Ia menjelaskan, proses selanjutnya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Sebelum memasuki tahap pembuktian, penggugat harus menjalani mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kepada anggota kelompok. Tahapan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang diwakili dalam gugatan sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk menyatakan sikap, termasuk mengundurkan diri dari kelompok.
Setelah notifikasi, perkara akan melalui proses mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Alfonsius berharap mediasi dapat menjadi ruang penyelesaian yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia meminta pemerintah memperhatikan hak-hak warga yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat.
“Kami berharap dalam mediasi ini pemerintah pro-rakyat dan dapat memberikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat,” katanya.
Menurut dia, gugatan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang mengalami dampak kabut asap. Karena itu, penyelesaian perkara diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pemenuhan hak-hak warga terdampak.
Ketua Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, Maskendari, juga menyambut baik penetapan majelis hakim. Ia memastikan para penggugat tetap berkomitmen melanjutkan perkara tersebut.
Maskendari mengatakan, para pihak akan menyampaikan sikap secara tertulis dalam persidangan pekan depan. Sikap tersebut adalah meneruskan gugatan hingga tahap pembuktian.
“Artinya perkara ini akan sampai tahap pembuktian,” ungkapnya.
Dalam perkara ini terdapat empat prinsipal. Tiga di antaranya merupakan perwakilan kelompok yang secara hukum bertindak mewakili masyarakat terdampak, sedangkan satu lainnya merupakan anggota masyarakat yang mengajukan gugatan secara langsung.
Pemberi kuasa dalam gugatan tersebut terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, serta Sisilius Rami.
Dengan penetapan legal standing tersebut, gugatan karhutla Kalbar memasuki tahapan penting. Proses selanjutnya akan menentukan perjalanan tuntutan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas dampak kabut asap melalui pengadilan.
