KALBAR – Koordinator Pusat Forum Koordinator BEM Kalbar (FKBK) Raihan Yudha Pratama dengan menyatakan, bahwa Forum Koordinator BEM Kalbar (FKBK) dengan tegas menolak rencana penggabungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Argumen itu diperbuat dengan beberapa alasan mendasar berikut:
Pertama, Polri dan TNI memiliki misi dan fungsi yang sangat berbeda. Polri fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sementara TNI bertugas melindungi negara dari ancaman eksternal. Penggabungan akan merusak karakteristik unik dan profesionalisme masing-masing institusi.
Kedua, pemisahan antara institusi kepolisian dan militer adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi. Penggabungan berpotensi menciptakan sistem keamanan yang lebih militeristik dan mengancam supremasi hukum sipil yang telah kita bangun selama ini.
“Saya percaya bahwa kekuatan institusi kepolisian terletak pada kemampuannya untuk menegakkan hukum dengan pendekatan yang humanis dan proporsional,” ujarnya.
Reformasi institusional pasca-Orde Baru yang memisahkan Polri dari TNI adalah langkah maju dalam membangun sistem keamanan yang demokratis. Upaya penggabungan akan mengancam capaian reformasi tersebut dan berpotensi mundur dalam proses demokratisasi di Indonesia.
“Oleh karena itu, saya menyerukan agar pemerintah menghormati perbedaan fundamental antara Polri dan TNI, serta mempertahankan independensi masing-masing institusi demi kepentingan bangsa dan negara,” tukasnya.
