Gelombang Aksi Puncak Kemarahan Rakyat, Sekjen MADN: Pemerintah Harus Berbenah Diri
Gelombang Aksi Puncak Kemarahan Rakyat, Sekjen MADN: Semua Pihak Jaga Kondusivitas Kalbar
PONTIANAK – Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, mengapresiasi semangat perjuangan elemen masyarakat yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.
Menurutnya, gelombang aksi yang terjadi belakangan ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi keresahan dan kemarahan rakyat terhadap kondisi pemerintahan.
“Gelombang demonstrasi yang masif ini tidak datang tiba-tiba. Ini adalah puncak dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tegas Yakobus, Minggu (31/8/2025).
Ia menilai, kemarahan rakyat berakar dari praktik pemerintahan yang korup, dan penegakkan hukum yang tidak berkeadilan.
Disisi lain, masyarakat tertekan secara ekonomi, gelombang PHK terjadi dimana-mana. Namun, belum ada langkah konkret dari pemerintah mengatasi gejolak ekonomi.
Situasi itu, kata dia, diperparah dengan kebijakan kontroversial seperti rencana kenaikan pajak PBB, pemblokiran jutaan rekening yang dilakukan PPATK, pembelian elpiji 3 kilogram dengan KTP, peningkatan pajak PBB, pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK, hingga satgas PKH yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
”Di tengah berbagai persoalan masyarakat, masyarakat sedang berkelahi untuk bertahan hidup, justru kabar kenaikan tunjangan DPR justru mencuat, ini yang melukai rasa keadilan masyarakat,” ujar Yakobus.
Kondisi kemarahan rakyat semakin diperparah dengan sikap pongah sebagian anggota DPR RI yang terkesan tak menunjukkan empati.
Di saat rakyat sedang marah, seharusnya DPR yang merupakan representasi masyarakat dapat menenangkan, bukan memperkeruh suasana dengan mengeluarkan statemen yang melukai hati rakyat dan terkesan nantang.
Yakobus juga mengkritik keras keputusan pemerintah menaikkan tunjangan DPR, gaji aparat, dan menambah jumlah wakil menteri.
Menurutnya, langkah ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selalu didengungkan.
“Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Tokoh masyarakat Kalbar ini juga meminta agar komunikasi pejabat dapat diperbaiki. Ia turut menyoroti gaya komunikasi beberapa menteri yang dinilainya seringkali melukai perasaan publik.
Ia secara khusus mengkritik pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid yang menyebut “semua tanah milik negara, rakyat hanya mengelola”.
Pernyataan itu dinilai telah melukai hati masyarakat, terutama masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan spiritual. Walau belakangan sudah diklarifikasi.
“Karenanya kita minta kedepan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus pro kepada masyarakat, dan komunikasi pejabat kedepan harus lebih bijak, agar rakyat tidak tersakiti, dan marah, ” tambahnya.
,
Yakobus menilai gerakan elemen masyarakat harus didengar pemerintah. Sebab, mereka turun ke jalan bukan karena ingin membuat onar, tetapi karena mereka membawa jeritan hati masyarakat.
“Aspirasi itu harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan ancaman,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan agar gerakan masyarakat tetap murni, tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu.
Ia juga mendesak pemerintah dan DPR segera membuka mata dan telinga untuk berbenah diri setelah munculnya berbagai aksi demonstrasi.
“Jangan biarkan suara rakyat diabaikan. Jika keresahan ini tidak direspons, maka gelombang kemarahan bisa semakin besar,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Yakobus menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Kalimantan Barat. Ia mendorong pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga BEM duduk bersama demi merjaga kedamaian.
“Keamanan dan kondusivitas Kalbar harus kita jaga bersama-sama,”pungkasnya
