NARASIKALBAR.COM, PONTIANAK- Hilangnya semboyan sakral “Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata” dari gerbang kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu gelombang protes masyarakat Dayak Kalimantan Barat.
Bagi mereka, yang tercabut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan simbol kehormatan dan jati diri di tanah sendiri.
Sebelumnya, falsafah hidup masyarakat Dayak itu terpasang lengkap dengan penjelasannya di pintu gerbang kawasan ibu kota baru.
Namun kini, tulisan tersebut dikabarkan telah diganti, memicu kekecewaan dan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat adat.
Bagi masyarakat Dayak, semboyan tersebut bukan sekadar rangkaian kata. Adil ka’ talino berarti bersikap adil dan baik kepada sesama manusia.
Bacuramin ka’ saruga bermakna agar manusia bercermin dan berperilaku sebaik nilai-nilai kehidupan surga. Sedangkan Basengat ka’ Jubata menegaskan bahwa kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penghapusan salam itu dinilai sebagai simbol tergerusnya identitas, kehormatan, dan pengakuan terhadap eksistensi Dayak di tanah Kalimantan, pulau yang kini menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
Kekecewaan tokoh pemuda dan masyarakat Dayak tersebut disampaikan secara terbuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, di Rumah Betang Sutoyo, Kamis (26/2/2026).
Ketua Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Srilinus Lino, mengecam keras hilangnya semboyan tersebut. Ia meminta Kepala Otorita IKN bertanggung jawab atas perubahan itu.
“Ini bukan sekadar tulisan. Ini jati diri dan marwah kami sebagai orang Dayak,” tegas Srilinus.
Ia juga menagih realisasi janji pemberian lahan seluas 10 hektare di kawasan utama IKN untuk pembangunan rumah adat sebagai pusat kebudayaan Dayak. Lahan itu disebut pernah dijanjikan kepada Presiden MADN.
Selain persoalan semboyan, Lino juga menyoroti ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat. Ia menilai pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya Dayak.
Sementara itu, Yakobus Kumis mengaku prihatin atas hilangnya falsafah hidup Dayak yang telah terpasang selama tiga tahun di IKN.
“Tiba-tiba salam Dayak yang sudah tertancap di sana beserta penjelasannya hilang,” ujarnya.
Ia menyebut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sebagai sosok yang baik. Namun, sebagai pimpinan, menurutnya tetap harus bertanggung jawab atas kebijakan di lingkungan otorita.
“Kita tidak tahu apakah ini inisiatif bawahan atau tidak. Tetapi beliau kepala otorita, tentu harus bertanggung jawab,” katanya.
Yakobus juga menyoroti minimnya keterwakilan orang Dayak dalam struktur Otorita IKN, mulai dari wakil kepala, deputi, sekretaris jenderal hingga 27 kepala biro. Ia bahkan menyebut belum ada tokoh Dayak yang menduduki posisi strategis di kabinet, kedutaan, maupun perwira tinggi TNI.
“Ini yang menjadi keprihatinan kami sebagai anak bangsa,” tegasnya.
Menurut Yakobus, Kalimantan masih termarginalkan dalam pembangunan nasional. Padahal, wilayah ini merupakan salah satu penghasil devisa terbesar dengan berbagai potensi sumber daya alamnya. Belum lagi hutanya yang dikenal sebagai paru-paru dunia bersama Papua.
“Kami (masyarakat adat) diminta menjaga hutan demi dunia. Tapi kompensasi bagi masyarakat adat belum kami rasakan. Berkebun pun dipersoalkan,” ujarnya
Yakobus mendukung Satgas PKH yang menertiban korporasi besar yang melanggar aturan dan melebihi kapasitas lahan. Namun, dia juga minta masyarakat kecil yang berkebun secara tradisional, di kawasan hutan yang hanya satu dua hektare, tidak diganggu.
Disamping itu, mereka mendesak keadilan dalam perimbangan dana bagi hasil pusat dan daerah, serta kebijakan afirmatif dalam penerimaan sekolah kedinasan dan pendidikan lanjutan dengan kuota profesional dan proporsional bagi putra-putri Dayak.
Yakobus mengibaratkan negara sebagai orang tua yang memiliki banyak anak. Jika satu atau dua anak tidak diperhatikan kesejahteraannya, maka tentu akan menjadi beban bersama.
“Negara harus memperhatikan seluruh anak bangsa, termasuk Kalimantan Barat. Kami juga bagian dari Indonesia,” pungkasnya.
