JAKARTA – Greenpeace International meluncurkan laporan yang mengungkap bahwa komitmen negara-negara G20 tak cukup ambisius untuk menahan laju krisis iklim, Selasa, 18 November 2025.
Laporan bertajuk “2035 Climate Ambition Gap” ini diluncurkan di awal pekan kedua COP30 di Belém, Brasil, bertepatan dengan momen satu dekade setelah Perjanjian Paris 2015. Ini merupakan bagian dari tuntutan Greenpeace agar negara-negara menyepakati Rencana Respons Global (Global Response Plan) untuk memastikan target 1,5℃ tetap dalam jangkauan.
Berdasarkan analisis Greenpeace terhadap dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) negara-negara G20, pengurangan emisi grup ini secara keseluruhan hanya 23-29 persen pada 2035, dibandingkan dengan emisi tahun 2019.
Pakar Politik Iklim Greenpeace International, Tracy Carty, mengatakan, “Ada yang salah ketika negara-negara G20–yang bertanggung jawab atas 80 persen emisi global–menjalankan ambisi iklim yang amat lemah. Dengan menguasai 85 persen ekonomi global, keputusan negara-negara G20 bisa mempengaruhi perdagangan, investasi, dan teknologi di seluruh dunia. Pilihan-pilihan mereka bisa mencapai atau mematahkan target 1,5℃.”
“Negara-negara G20 punya tanggung jawab historis terhadap emisi karbon, serta kemampuan lebih untuk beraksi. Mereka seharusnya menjadi yang terdepan demi mencapai target pengurangan emisi sebesar 60 persen yang kita butuhkan secara global. Tapi secara akumulatif, negara-negara maju di G20 hanya akan memangkas emisi sebesar 51-57 persen pada 2035. Ketika mereka sebenarnya diharapkan untuk memimpin, ini jelas sebuah kegagalan.”
Dari analisis terhadap NDC ini, emisi Indonesia tercatat justru meningkat sebesar 9,8-30 persen pada 2035, dengan merujuk data emisi 2019. Di antara negara-negara berkembang yang tergabung dalam G20, pengurangan emisi Indonesia tertinggal dibanding Brasil, Afrika Selatan, dan Mexico.
“Melihat hasil analisis terhadap NDC Indonesia tersebut, sesumbar politik Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat terkesan jadi omon-omon saja. Belum lagi kalau kita mencermati berbagai kebijakan forest and land use (FOLU) dan sektor energi di dalam negeri, yang kontradiktif dengan target pengurangan emisi. Makin lama Indonesia menurunkan emisinya, makin lama Indonesia terjebak di industri ekstraktif dan berbasis lahan—yang merusak keanekaragaman hayati serta meminggirkan hak-hak masyarakat. Aksi iklim yang progresif dan berbasis hak harus menjadi arah kebijakan ke depan,” kata Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
