KUBU RAYA — Penggerak HAM Desa Pal Sembilan, Abd. Hamid, melaksanakan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi santri Pondok Pesantren Baitul Mubarok, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pada Jumat (16/10/2026). Kegiatan bertema “Stop Bullying di Pondok Pesantren” ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Pal Sembilan, Marhasan Abdullah. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Pal Sembilan Marhasan, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Mubarok KH. Syahrul Mubarok, Lc., para asatidz, serta para santri. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang bahaya perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta menghormati martabat setiap santri. Kepala Desa Pal Sembilan, Marhasan, mengapresiasi langkah Penggerak HAM yang memberikan edukasi langsung kepada para santri. Menurutnya, pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama untuk membentuk generasi yang berakhlak dan menghormati sesama. “Santri harus tumbuh menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak. Jangan sampai ada teman yang merasa takut, direndahkan, atau disakiti. Mari kita ciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang,” ujarnya. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Mubarok, KH. Syahrul Mubarok dalam sambutannya menekankan bahwa pendidikan agama harus berjalan seiring dengan pembentukan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak para santri untuk menjaga lisan, saling menghormati, dan menyelesaikan persoalan melalui nasihat serta pembinaan yang baik. “Ilmu harus melahirkan akhlak yang baik. Santri hendaknya saling menghormati, tidak merendahkan teman, dan menjauhi segala bentuk kekerasan,” pesannya. Penggerak HAM Desa Pal Sembilan, Abd. Hamid, menjelaskan bahwa perundungan dapat berupa ejekan, penghinaan, pengucilan, intimidasi, maupun kekerasan fisik. Perilaku tersebut harus dicegah karena dapat mengganggu rasa aman, kepercayaan diri, dan proses belajar santri. “Melalui sosialisasi ini, kami mengajak seluruh santri untuk berani menolak bullying, membantu teman yang menjadi korban, serta melaporkan kejadian kepada pengasuh atau pihak yang bertanggung jawab. Setiap santri berhak belajar dengan aman dan dihormati,” jelasnya. Melalui kegiatan ini, Penggerak HAM berharap nilai-nilai Penghormatan, Perlindungan, Penegakan, Pemenuhan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) dapat diterapkan dalam kehidupan pesantren. Kolaborasi antara pemerintah desa, pengasuh, para asatidz, dan santri diharapkan mampu memperkuat budaya saling menghormati serta mencegah perundungan di lingkungan pendidikan.
News
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan…
Manfaatkan ATR/BPN Dekat untuk Cari Informasi Layanan Pertanahan, Masyarakat: Lebih Hemat Waktu, Biaya, dan Tenaga
ATR/BPN Dekat merupakan layanan jemput bola Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang…
Hari Ulang Tahun ke-29, HWDI Kalbar Kilas Balik Perjuangan dan Siapkan UMKM Disabilitas Tampil di Porprov
NARASIKALBAR.COM, PONTIANAK – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Barat telah sukses menggelar peringatan Hari…
Masuki Tahap Ketiga Pilot Project, PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah
Jakarta – Implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang dijalankan Kementerian Agraria dan…
Manfaatkan PTSL untuk Urus Sertipikat, Masyarakat: Proses Dipermudah
Bangka Tengah – Kemudahan pengurusan sertipikat tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dirasakan…
Pengguna Fitur Antrian Daring Sentuh Tanahku: Bisa Urus Tanah Tanpa Cuti
Padang – Bagi Aldi, pekerja swasta di Kota Padang, mengurus urusan pertanahan perlu disiasati agar…
Pengukuran Terjadwal Jadi Cara Kementerian ATR/BPN Benahi Alur Kerja Petugas Ukur dan Edukasi Masyarakat
Jakarta – Layanan Pengukuran Terjadwal kini telah diterapkan di 462 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di…
Pemerintah Bahas Kelembagaan BRAN, Perjelas Peran dan Pembagian Kewenangan dalam Reforma Agraria
Jakarta – Pemerintah mengadakan pertemuan untuk mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang baru…
MAPABA Kolaborasi PMII IAIN Pontianak, Lahirkan Kader Transformatif
NARASIKALBAR.COM — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Az-Zarnuji dan Rayon Syekh As-Syarwani Komisariat IAIN…

