NARASIKALBAR.COM – Anggota DPRD Kota Pontianak Munaji mendesak agar meningkatkan pengawasan atau kontrol ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari bahan penyediaan alat hingga bahan baku makanan halal, aman ataupun kehigenisannya.
“Saya sependapat, bahwa makanan bergizi yang disediakan harus benar-benar bergizi, higienis, dan dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya. Legalitasnya harus jelas, mulai dari sertifikasi halal, BPOM, hingga Nomor Kontrol Veteriner (NKV),” kata Munaji legislator partai Demokrat ini, Kamis (28/8/2025).
Pernyataan itu disampaikan merespon adanya penerima MBG keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG yang terjadi di beberapa daerah di luar Kalbar. Munaji mengungkapkan, agar peristiwa ini tidak terjadi di Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat.
“Pemerintah dan mitra pelaksana tidak bisa main-main dengan program sebesar ini dan program makan bergizi gratis ini harus benar-benar memenuhi standar gizi, higienis, dan halal,” tegasnya.
Munaji menilai, lemahnya pengawasan bisa membuka celah penyalahgunaan hingga berpotensi merusak citra program MBG itu sendiri. “Maka dari itu kami mendesak peningkatan biosecurity dan kontrol ketat, baik dari petugas SPPI maupun ahli gizi di lapangan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar penyedia jasa dan vendor lebih selektif dalam memilih bahan baku. “Harus ada antisipasi dari kemungkinan sabotase pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua harus dijaga agar program ini benar-benar memberi manfaat, bukan malah menimbulkan keresahan,” imbuhnya.
Menurut Munaji, persoalan MBG bukan sekadar isu teknis distribusi, melainkan menyangkut aspek kesehatan publik, legalitas pangan, hingga keamanan sosial. Ia meminta agar pemerintah segera melakukan uji lab atau pemeriksaan kembali terhadap peralatan MBG seperti empreng yang ramai diperbincangkan diduga ada kandungan babinya.
“Jika benar terbukti ada ompreng yang mengandung bahan berbahaya dan tidak halal, maka program yang digadang-gadang sebagai terobosan gizi nasional ini bisa berubah menjadi bumerang bagi pemerintah,” pungkasnya.
