NARASIKALBAR.COM – Banjir besar yang melanda Sumatera akhir-akhir ini kembali menampilkan potret tragis hubungan manusia dengan alam. Ribuan rumah terendam, ratusan korban jiwa dilaporkan, dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Di tengah kepedihan itu, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar “mengapa banjir terjadi”, tetapi “siapa yang harus bertanggung jawab?”
Dari sisi meteorologi, cuaca ekstrem memang menjadi pemicu langsung bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa curah hujan ekstrem di Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya disebabkan oleh terbentuknya Siklon Tropis Senyar—yang berkembang dari Bibit Siklon 95B—di Selat Malaka. Siklon ini memicu hujan lebat berkepanjangan dan angin kencang yang memperparah kondisi daerah aliran sungai. Titik pengamatan BMKG mencatat intensitas curah hujan harian yang mencapai kategori ekstrem, seperti di ARG Pakkat yang menembus 238,4 mm dalam satu hari, sementara sejumlah stasiun lain seperti F.L. Tobing juga melaporkan intensitas di atas 200 mm. Data ini memperkuat bahwa faktor alam berperan besar dalam mempercepat banjir dan longsor besar yang terjadi.
Namun tragedi yang menenggelamkan desa-desa ini tidak bisa dilihat sebagai fenomena alam semata. Ada jejak manusia di balik derasnya air yang menghantam pemukiman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui sedang menyelidiki banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Sebagian kayu diduga berasal dari penyalahgunaan izin lahan dan praktik pembalakan liar. Temuan kayu dengan pola penebangan yang tidak alami membuka kemungkinan bahwa kerusakan hutan di hulu sungai ikut memperparah dampak bencana.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memberikan kritik jauh lebih keras. Mereka menuding degradasi hutan sebagai faktor utama mengapa banjir kali ini demikian mematikan. WALHI Sumatera Utara menyebut bahwa tutupan hutan di ekosistem Batang Toru telah menyusut sekitar 30 persen dalam lima tahun terakhir akibat industri ekstraktif dan perubahan fungsi lahan. Di wilayah lain di Aceh dan Sumatera Barat, kondisi serupa juga terjadi: hutan yang seharusnya menjadi penyangga alami justru berubah menjadi wilayah industri, kebun skala besar, atau area konsesi. Saat hujan ekstrem datang, tidak ada lagi yang menahan air, dan bencana pun tidak terhindarkan.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan pusat tidak satu suara dalam menanggapi kritik tersebut. Ada pejabat yang menyatakan bahwa sebagian kayu yang terbawa arus berasal dari pohon tumbang alami, bukan illegal logging. Namun proses penyelidikan tetap berjalan, dan KLHK menegaskan akan memeriksa semua bentuk penyalahgunaan perizinan, termasuk kasus yang melibatkan pemalsuan dokumen kayu.
Sementara itu, jumlah korban terus bertambah. Menurut laporan Reuters dan BNPB, banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah Sumatera telah menewaskan lebih dari 300 orang. Ribuan warga masih mengungsi, kehilangan rumah, dan kesulitan mengakses makanan serta air bersih. Skala kerusakan ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya dipicu air hujan, tetapi oleh lemahnya perlindungan lingkungan dan buruknya pengelolaan daerah aliran sungai.
Fakta-fakta ini membuat kita harus berani mengakui bahwa banjir besar di Sumatera bukan lagi sekadar “bencana alam”, melainkan hasil akumulasi panjang kerusakan ekologis. Siklon dan hujan ekstrem memang tidak dapat dikendalikan manusia, tetapi daya rusaknya bisa diminimalkan jika hutan tetap terjaga, sungai tidak dipersempit, dan izin lahan dikelola dengan ketat. Ketika hutan hilang, air tidak punya tempat lain untuk pergi selain ke rumah-rumah warga.
Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya angka statistik atau isu aktivis belaka, melainkan ancaman nyata yang dapat menghapus nyawa dalam hitungan jam. Pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, memperketat pengawasan izin, serta menindak perusahaan yang terbukti merusak hutan. Namun masyarakat juga memiliki peran, karena diamnya publik sering kali menjadi ruang bagi praktik eksploitasi yang tak terkendali.
Pada akhirnya, banjir di Sumatera adalah cermin bahwa bencana tidak hanya datang dari langit, tetapi juga dari keputusan-keputusan manusia yang menomorduakan alam. Air bah kali ini seharusnya menjadi peringatan bahwa selama hutan terus ditebang dan sungai terus diperas untuk kepentingan segelintir orang, bencana hanya tinggal menunggu waktu. Dan setiap kali itu terjadi, yang paling menderita bukanlah mereka yang mengambil untung, tetapi warga kecil yang setiap hari hidup berdampingan dengan risiko yang tidak mereka ciptakan.
Penulis: Fahrurrozi
