NARASIKALBAR.COM, PONTIANAK – Ketua Pemuda Nasional, Sisilius Rami, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fenomena ini dinilai sebagai langkah mundur yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Sisilius menekankan, bahwa esensi dari demokrasi adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Menurutnya, hak pilih rakyat merupakan mandat absolut yang tidak seharusnya dialihkan kepada perwakilan di parlemen.
“Kedaulatan rakyat dan demokrasi itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah sesuatu yang perlu dikaji ulang dan perdebatkan secara kritis,” ujar Sisilius, Kamis (8/1/2026).
Ia juga menyoroti adanya pergeseran peta politik, di mana sejumlah pendukung pihak tertentu mulai menyuarakan dukungan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sisilius mengingatkan bahwa demokrasi di Indonesia harus tetap berpihak pada partisipasi publik secara luas.
Menanggapi argumen bahwa pemilihan melalui DPRD dapat menekan biaya politik dan meminimalisir money politics (politik uang), Sisilius memiliki pandangan berbeda. Ia meragukan bahwa sistem perwakilan akan secara otomatis menghilangkan praktik koruptif tersebut.
“Yang mendesak dilakukan adalah perbaikan pada prosedur, mekanisme, dan sistem penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Fokus pemerintah seharusnya adalah mengubah sistem yang ada agar lebih transparan, bukan memangkas hak pilih rakyat,” katanya.
Gerakan penolakan ini ternyata tidak hanya datang dari satu elemen. Sisilius mencatat bahwa rekan-rekan aktivis di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa hingga Kalimantan Barat, sudah mulai bergerak di media sosial maupun aksi nyata untuk menyuarakan penolakan serupa.
“Teman-teman aktivis di Kalimantan Barat dan daerah lainnya sudah bersuara. Kami sepakat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia,” tegasnya.
