NARASIKALBAR.COM – Baru-baru ini booming terkait pemadaman listrik bergilir di wilayah Kalimantan Barat, karena adanya proses perbaikan yang diperkirakan memerlukan waktu satu minggu. Atas kejadian ini banyak menuai sorotan masyarakat luas.
Merepotkan hak tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menargetkan layanan kelistrikan di Kalimantan Barat kembali normal dalam pekan ini.
Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Kalbar, Mukhlis Zarkasih, gangguan listrik yang terjadi beberapa hari terakhir bukan akibat kekurangan pasokan energi primer, melainkan kerusakan pada salah satu boiler pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), kerusakan tersebut ditemukan saat pemeliharaan rutin pembangkit.
Kata dia, saat dilakukan pemeriksaan di lapangan, tim teknis PLN menemukan indikasi penurunan tekanan pada boiler sehingga pembangkit harus dihentikan sementara untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.
“Memang benar gangguan ini disebabkan kebocoran pada boiler. Saat pemeliharaan rutin ditemukan indikasi tekanan menurun sehingga pembangkit harus shutdown untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Hal tersebut juga ia sampaikan pada diskusi virtual Majelis Intelegensia MW Kahmi Kalbar dengan tajuk menuju Kalimantan Barat Terang 24 Jam, Bedah Tuntas Pemadaman PLN, Minggu, 5 Juli 2026.
Menurut Mukhlis, setelah pembangkit dihentikan, maka suhu boiler harus diturunkan secara alami selama satu hingga dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan teknis. Berdasarkan estimasi pengelola pembangkit, proses perbaikan diperkirakan berlangsung hingga sekitar 10 hari, mulai 2 hingga 11 Juli 2026. Akibatnya, menyebabkan Sistem Khatulistiwa kehilangan pasokan listrik sekitar 100 megawatt (MW) dari pembangkit yang terdampak, sementara beban puncak kelistrikan di Sistem Khatulistiwa berada di angka 689 MW Daya Mampu 647 MW. Kondisi inilah membuat cadangan daya menjadi sangat terbatas sehingga PLN terpaksa menerapkan manajemen beban berupa pemadaman bergilir.
“Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar kami melakukan manajemen beban. Dampaknya berupa pemadaman bergilir dengan durasi sekitar lima hingga enam jam,” tambah Mukhlis Zarkasih.
Meskipun demikian, kata Mukhlis hingga Minggu, 5 Juli 2026 kemarin. Kebutuhan pemadaman yang sebelumnya mencapai sekitar 100 MW telah berkurang menjadi sekitar 60 MW seiring optimalisasi pembangkit lain yang masih beroperasi.
“Kondisinya sudah jauh membaik. Mudah-mudahan tidak lama lagi tidak ada pemadaman karena kami terus memaksimalkan seluruh pembangkit yang tersedia,” ujarnya.
Selain gangguan pembangkit, PLN juga mengingatkan masih adanya gangguan jaringan distribusi akibat penggunaan kawat layangan yang dimainkan oleh oknum warga sehingga berpotensi memicu listrik padam di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Pontianak. Pasalnya, sistem kelistrikan di Kalbar masih berdiri sendiri dan belum terhubung dengan sistem interkoneksi Kalimantan sehingga keandalan pasokan sangat bergantung pada pembangkit yang ada di wilayah itu sendiri.
Zarkasih mengakui kondisi pembangkit di Kalimantan Barat saat ini cukup kritis, lantaran dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir belum ada penambahan pembangkit berkapasitas besar, sedangkan kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan derasnya pembangunan.
“Yang ideal sebenarnya kami memiliki cadangan pembangkit sendiri. Namun saat ini beberapa pembangkit sudah berusia tua sehingga diperlukan pembangkit baru yang lebih andal untuk menopang kebutuhan listrik Kalimantan Barat,” ungkapnya.
PLN, lanjut Mukhlis, terus mendorong pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTA dan biomassa sebagai solusi jangka panjang. Kajian mengenai kebutuhan kelistrikan daerah juga secara rutin dilaporkan kepada pemerintah.
“Kami all out memantau kondisi sistem setiap saat. Kalau bisa kami targetkan dalam pekan ini perbaikan selesai dan layanan kelistrikan kembali normal seperti biasa,” pungkasnya.
















