Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mencatat capaian yang signifikan terkait tata ruang pada satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selama periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025, untuk nilai investasi bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat sudah mencapai Rp357,17 triliun.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tak lagi berhenti di atas meja perencanaan saja, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Bahkan tata ruang saat ini sudah menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” kata Nusron Wahid pada Senin, 27 Oktober 2025.
Menteri ATR /BPN Nusron Wahid juga menjelaskan, bahwa peningkatan nilai investasi itu tidak terlepas dari langkah Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat sistem perencanaan tata ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Nusron Wahid menyebut, capaian selama satu tahun terakhir, sudah ada 119 dokumen RDTR baru yang diterbitkan. Capaian ini naik 21,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, dari total keseluruhan, sebanyak 445 RDTR juga sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Capaian ini, kata Nusron Wahid, meningkat sebanyak 189 dokumen atau 73,8 persen pada periode yang sama.
Menurut Nusron Wahid, integrasi RDTR dengan OSS dapat menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, terkhusus lewat mekanisme persetujuan KKPR. Melalui sistem seperti ini, maka pelaku usaha bisa memperoleh kepastian lokasi serta izin secara transparan, cepat, berbasis data spasial yang akurat.
“Kemudian, langkah ini juga sekaligus untuk menutup ruang bagi praktik tumpang tindih lahan serta memperkuat kepastian hukum dalam berusaha,” kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Lebih lanjut Nusron Wahid menjelaskan, bahwa zapaian ini juga sekaligus mencerminkan arah kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran yang sudah menekankan kepada investasi produktif, dan pemerataan pembangunan wilayah, serta optimalisasi ruang untuk tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Melalui tata ruang yang terintegrasi ini, maka pembangunan tidak lagi hanya difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi diarahkan ke berbagai daerah yang memiliki potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Oleh karena itu, investasi sebesar Rp357,17 triliun yang dihasilkan dari produk KKPR bukan semata angka, tetapi menurut Nusron Wahid, indikator nyata dari meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia.
“Sehingga investor saat ini tidak lagi ragu untuk menanamkan modal, karena mereka melihat adanya transparansi, prediktabilitas, serta koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Semua ini terwujud dimulai dari kepastian ruang,” kata Nusron Wahid.
Maka dari itu, Menteri Nusron menegaskan, bahwa penguatan tata ruang juga memiliki dimensi keberlanjutan. Dimana setiap RDTR yang disusun tidak hanya mengatur zonasi ekonomi, tetapi juga memperhitungkan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Dengan demikian, Nusron Wahid optimis tata ruang berperan sebagai jembatan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi.
“Sebagaimana, dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, tata ruang kami dorong menjadi acuan utama pada seluruh proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah,” tegas Nusron Wahid.
Tidak berhenti disitu, Kementerian ATR/BPN ke depan juga akan memperluas sinkronisasi Rencana Tata Ruang antara pusat dan daerah, serta akan mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR. Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga akan memperkuat data spasial tematik agar bisa digunakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini diambil dengan harapan bisa memperkuat tata kelola ruang nasional yang efisien, adaptif, dan inklusif.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN ingin memastikan, bahwa setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, tata ruang menjadi kunci utama dalam menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Menteri Nusron Wahid.
Biro Humas Kementerian ATR/BPN
