NARASIKALBAR.COM, PONTIANAK – Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Barat menyatakan sikap tegas menolak wacana pengalihan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)di bawah Kementerian. Kelompok aktivis mahasiswa ini menilai posisi Polri saat ini sudah ideal guna menjaga marwah institusi sebagai alat negara.
Gabungan organisasi yang tergabung dalam Cipayung plus tersebut ialah IMM, KAMMI, HIKMABUDHI, HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan PMKRI yang telah mendeklarasikan penolakan terhadap wacana Polri dibawah Kementerian pada Minggu, 16 Februari 2026 malam.
Komisaris Daerah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Regio VII Kalbar, Endro Ronianus, mengungkapkan bahwa penolakan ini didasari oleh kajian internal yang mendalam. Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menggerus independensi kepolisian.
“Pada prinsipnya, kami mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara,” ujar Endro saat memberikan keterangan kepada media.
Ia menambahkan bahwa posisi kementerian merupakan jabatan politis yang sangat rentan terhadap dinamika kepentingan.
“Kami ingin menjaga independensi Polri dan tidak menginginkan adanya intervensi politik maupun kekuasaan di kemudian hari. Kementerian adalah jabatan politis yang tidak terlepas dari kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kami menolak dengan tegas Polri dibawah Kementerian,” tegasnya.
Objektif Terhadap Kinerja Polri
Terkait kinerja kepolisian, khususnya Polda Kalimantan Barat, Cipayung Plus berkomitmen untuk terus bersikap objektif. Endro menjelaskan bahwa pihaknya tidak segan memberikan apresiasi, namun tetap teguh pada fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, apresiasi diberikan saat Polri menunjukkan prestasi dan pelayanan publik yang prima. Namun kritik konstruktif tetap dijalankan sebagai bagian dari fungsi pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilindungi undang-undang.
Ketika ditanya mengenai langkah konkret jika wacana tersebut benar-benar direalisasikan oleh pemerintah pusat, Endro menyatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi.
“Apabila wacana tersebut benar-benar diterapkan, kami akan melakukan kajian lebih mendalam untuk menentukan sikap resmi organisasi. Namun, hingga detik ini, posisi kami jelas: Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah komando Presiden,” pungkasnya.
